oleh

Penyaluran BST Diprotes Warga

WARGA Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur menggelar rapat terbatas terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI. Rapat dipandu langsung oleh kepala desa setempat dengan dihadiri Camat Curup Timur, Kapolsek Curup, Pendamping Desa, dan para Kepala Dusun (Kadus).

CURUP– Musyawarah digelar karena adanya gejolak di masyarakat terkait realisasi penyaluran BST tahap pertama. Pemicunya, karena ada 6 perangkat desa yang dinyatakan sebagai penerima. Seperti Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kasi Seni dan Budaya, Kasi Kesejahteraan, dan Kepala Dusun II. Atas hal tersebut warga setempat mengaku kecewa dan meminta agar perangkat berlaku adil terhadap masyarakatnya.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Dheny Budhiono, S.Ik melalui Kasubag Humas Polres Rejang Lebong Iptu Jumipan menerangkan, dalam rapat yang berlangsung setelah waktu berbuka puasa itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain dana BST yang diterima para perangkat desa agar dikembalikan dan diganti oleh warga yang lebih berhak.

Selanjutnya perangkat desa disarankan untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga yang terdampak Covid-19 dengan melibatkan tokoh masyarakat. Kemudian nama-nama poenerima BST tidak boleh ganda dan dipajang di balai desa sehingga seluruh masyarakat desa mengetahuinya.

“Berdasarkan data yang ada, warga penerima dana BST tahun 2020 di desa tersebut sebanyak 94 orang. Namun pada penyaluran tahap awal ini baru 19 orang warga yang menerima. Sisanya akan diberikan pada tahap berikutnya,” kata Jumipan.

Dijelaskannya, berdasarkan ketentuan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, kriteria penerima BST antara lain, penerima merupakan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akjibat Covid-19, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti PKH, kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja.

“Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain tetapi belum terdaftar sebagai penerima BST, maka bisa menginformasikannya langsung kepada perangkat desa. Atau, jika calon penerima memenuhi syarat namun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka yang bersangkutan bisa mendapat BST asalkan berdomisili di desa tersebut,” demikian Jumipan. (aya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed