oleh

Praperadilan SaHe Vs Kapolres Rejang Lebong, Salah Objek?

SIDANG Praperadilan antara Drs. Syamsul Effendi, MM dan Hendra Wahyudiansyah, SE (SaHe) selaku Pemohon melawan Kapolres Rejang Lebong selaku Termohon memasuki babak akhir. Pengadilan Negeri Curup mengagendakan, sidang putusan perkara dengan klasifikasi sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur pada Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam tindak pidana pemalsuan tersebut akan dibacakan oleh hakim tunggal, Ari Kusumah, SH, MH pada Kamis (6/8), di Ruang Sidang R Soebakti.

CURUP– Pasca didaftarkan pada 21 Juli 2020, PN Curup telah menggelar 5 kali persidangan. Dimulai pada Rabu (29/7) dengan agenda pembacaan permohonan, dilanjutkan dengan agenda jawaban Termohon, replik dan duplik, pemeriksaan bukti surat dan saksi/ahli, serta agenda kesimpulan Pemohon dan Termohon yang digelar pada Rabu (5/8). Sayangnya pada agenda ini baik Pemohon maupun Termohon tidak membacakan kesimpulan secara lisan, sehingga tidak diketahui secara detail kesimpulan dari kedua belah pihak. Meski demikian, Pemohon dan Termohon mengaku akan menerima dan menghormati apapun putusan pengadilan atas perkara ini.

Tarmizi Gumay, kuasa hukum Drs. Syamsul Effendi MM – Hendra Wahyudiansyah SH (SaHe).

Dikonfirmasi usai mengikuti sidang, Tarmizi Gumay selaku kuasa hukum Pemohon mengaku optimis gugatan kliennya akan diterima pengadilan. Menurut Tarmizi, inti kesimpulan pihaknya antara lain menyatakan jika lembaga Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu) melalui Polres Rejang Lebong selaku penyidik, terlalu cepat memproses dugaan pemalsuan dokumen sebagai syarat pencalonan pilkada dari jalur perseorangan. Mestinya, tambah Tarmizi, perkara ini baru bisa dipidana jika dokumen berupa KTP (pelapor) telah resmi dijadikan syarat dukungan yang disahkan melalui rapat pleno di tingkat KPU.

“Dalam proses pengumpulan KTP sebagai syarat dukungan mencalon ini, klien kami mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Walikota Tahun 2020. Dimana diatur bahwa. KTP dukungan calon akan diverifikasi secara administrasi dan faktual. Sementara saat ini, KTP dukungan tersebut sedang dalam tahapan verifikasi faktual oleh KPU, artinya belum menjadi syarat mencalon. Jadi menurut kami, tidak ada yang dirugikan dalam perkara ini. Penegakan hukum itukan begitu, siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan,” papar Tarmizi.

Kabidkum Polda Bengkulu, Kombes Esmed Eryadi, kuasa hukum Kapolres Rejang Lebong.

Terpisah, Kabidkum Polda Bengkulu Kombes Pol Esmed Eryadi selaku kuasa hukum Kapolres Rejang Lebong, juga mengaku akan menerima dan menghormati putusan yang akan dibacakan hakim Pengadilan Negeri Curup pada Kamis (6/8) besok. Menurutnya, dalam sidang praperadilan ini pihaknya telah menyampaikan semua fakta, baik berupa bukti-bukti surat dan saksi/ahli, termasuk fakta-fakta persidangan. Salah satunya mengangkat soal legal standing Pemohon, dimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menyebutkan, bahwa orang yang melarikan diri atau DPO itu tidak boleh mengajukan praperadilan.

“Itu sudah terungkap dalam fakta persidangan, dikuatkan dengan keterangan ahli hukum pidana di persidangan, kategori orang yang melarikan diri ini sudah dijelaskan,” kata Esmed.

Selain itu, terang Esmed, pihaknya juga menyampaikan soal Error in Personal. Karena keterkaitan penanganan pelanggaran pemilihan ini ditangani oleh Sentra Gakumdu yang sudah diatur undang-undang dan peraturan bersama. Terkait hal ini, juga sudah dijelaskan oleh saksi ahli bahwa Gakumdu adalah satu kesatuan. Artinya, objek praperadilan ini mestinya bukan Kapolres Rejang Lebong, tetapi Gakumdu. (aya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed